Ragam AgrariaMenteri LHK sebut BPDLH bisa biayai investasi kehutanan rakyat

Menteri LHK sebut BPDLH bisa biayai investasi kehutanan rakyat

BPDLH menjadi pengelola dana-dana terkait lingkungan hidup

Jakarta ((Feed)) – Dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), selain untuk mengelola dan menjaga lingkungan, dapat digunakan juga untuk membiayai investasi industri kehutanan yang dimiliki rakyat, ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

“Intinya small grant, dukungan untuk masyarakat. Investasi juga bisa termasuk misalnya hutan-hutan tanaman rakyat, itu kan industri kayu yang susah dapat kredit. Karena itu hutan rakyat tapi harus berusaha di kayu, itu juga kita akan dukung,” ujar Siti usai menghadiri peluncuran BPDLH di  Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Menteri Siti, BPDLH atau yang bisa disebut juga sebagai LH-Fund bisa digunakan dalam berbagai sektor lingkungan hidup termasuk juga kemungkinan membiayai alih fungsi bekas lubang tambang untuk ekowisata serta pemulihan kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga  Gempa Jailolo-Malut dimutakhirkan magnitudonya jadi 7,1

Tapi, menurut Menteri, yang menjadi prioritas saat ini adalah program yang sudah berjalan, ditambah dengan skema kredit karbon yang tengah disusun.

Intinya, kata Menteri LHK, BPDLH terkait dengan upaya-upaya sistematis langkah konsolidasi untuk penanganan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

“Di urusan lingkungan hidup ini yang paling penting adalah regulasi, kemudian kebijakan pajak dan harga, dan partisipasi publik. Kalau tiga itu sudah bagus, maka sebetulnya permasalahan lingkungan bisa dikelola baik,” tegas dia.

BPDLH adalah badan layanan umum di bawah Kemenkeu yang diharapkan dapat mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup guna memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Baca juga  Twitter nilai pembicaraan merek dan konsumen lebih terbuka

Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian dan lembaga dengan beragam program yang tersebar pula di berbagai pemangku kepentingan yang memiliki wewenang.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...