Ragam AgrariaBPDLH disebut KLHK bentuk konsolidasi usaha perlindungan lingkungan,

BPDLH disebut KLHK bentuk konsolidasi usaha perlindungan lingkungan,

Keberadaan BPDLH sudah sejalan dengan usaha Indonesia untuk mengimplementasikan Kesepakatan Paris untuk mengurangi dampak perubahan iklim..

Jakarta ((Feed)) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memuji pendirian Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai bentuk konsolidasi usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

“Kehadiran LH-Fund ini menjadi sangat berarti dan juga menjadi wahana penting untuk konsolidasi upaya dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan, selain yang selama ini mendapatkan dukungan dari APBN yang tersebar di semua kementerian dan lembaga,” katanya pada peluncuran BPDLH yang diadakan di lapangan Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Rabu.

BPDLH atau LH-Fund adalah badan layanan umum di bawah Kemenkeu yang diharapkan dapat mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup guna memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keberadaan BPDLH, katanya, sudah sejalan dengan usaha Indonesia untuk mengimplementasikan Kesepakatan Paris untuk mengurangi dampak perubahan iklim..

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BPDLH akan membantu pemerintah mencapai target emisi gas rumah kaca yang sudah dicanangkan sebelumnya yaitu sebesar 29 persen dan meningkat menjadi 41 persen apabila mendapat dukungan dan kerja sama internasional pada tahun 2030..

Tidak hanya upaya pengelolaan lingkungan, kata dia, dana itu juga akan bisa membantu investasi di sektor kehutanan..

“Termasuk di dalamnya investasi bidang kehutanan yang selama ini tidak mudah mendapatkan dukungan akses finansial serta investasi atas berbagai kekuatan kearifan lokal yang kita milki di Indonesia,” ujarnya.

Dalam skemanya BPDLH akan berada di bawah Kemenkeu dan susunan direksinya dan komite pengarahnya berasal dari kementerian serta lembaga untuk kewenangan teknis, demikian Siti Nurbaya.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...