Palangka Raya ((Feed)) – Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemulihan setelah dicabutnya status tanggap daruat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Pemulihan ini dilakukan dari berbagai sisi mulai dari dampak kesehatan, sosial, hingga lingkungan,” kata Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah di Palangka Raya, Jumat.
Dia mengatakan meski status tanggap darurat karhutla tak diperpanjang pihaknya terus melakukan sejumlah upaya penanggulangan dan pemulihan dampak karhutla.
Saat ini tim pemadam terus melakukan patroli di lokasi yang berpotensi terjadi kebakaran. Untuk sejumlah lahan yang masih mengeluarkan asap akibat terbakar juga terus dilakukan pembasahan.
Dari sisi kesehatan, saat ini ruang oksigen sudah ditiadakan. Namun masyarakat masih bisa meminta oksigen dan layanan kesehatan lainnya di pusat layanan kesehatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo menambahkan bahwa meski saat ini status tanggap darurat karhutla tak diperpanjang, layanan kesehatan tetap dilakukan.
“Untuk pelayanan kesehatan tidak ada bedanya baik saat berstatus tanggap maupun sekarang. Yang agak beda hanya lokasinya saya yang saat ini dipusatkan di Puskesmas,” katanya.
Saat ini pun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah resmi mencabut status tanggap darurat karhutla yang berlaku selama 14 hari dan berakhir pada Senin (30/9).
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng, Mofit Saptono Subagio mengatakan pada saat status transisi darurat ke pemulihan tersebut, maka sejumlah upaya atau tindakan harus dilakukan pemprov, di antaranya kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.
“Pemprov juga akan tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana selama beberapa waktu ke depan,” katanya.
Selanjutnya melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi, maupun memberikan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu anak-anak, lanjut usia dan ibu hamil, ujar dia.
Juga melakukan pengendalian terhadap sumber ancaman bencana dan perbaikan fungsi dari sarana dan prasarana vital, perbaikan sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi, tambahnya.
“Patroli gabungan tetap akan dilaksanakan. Kemudian pos-pos relawan juga diminta tetap diaktifkan, personel pemadaman karhutla yang terintegrasi dalam posko disesuaikan dengan kebutuhan. Hingga melakukan inventarisasi secara luas terhadap dampak karhutla,” katanya.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com