Ragam AgrariaMenteri LHK upayakan kurangi penggunaan batubara

Menteri LHK upayakan kurangi penggunaan batubara

melihat kondisi Indonesia yang sedang bertumbuh, kita belum  mampu realisasikan pengurangan batubara 100 persen

Jakarta ((Feed)) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait kesanggupan Indonesia untuk mengurangi penggunaan batubara untuk pembangkit listrik.

“Saya sudah bicara dengan Bapak Ignasius Jonan, kita berani berapa persen tidak menggunakan batubara,” ujar Siti  pada kegiatan Festival Iklim di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu.

Namun, melihat kondisi Indonesia yang sedang bertumbuh, Siti mengaku Kementerian ESDM belum  mampu berkomitmen merealisasikan penghapusan  penggunaan energi batubara hingga 100 persen.

Penggunaan energi batubara merupakan tantangan dunia internasional untuk mengatasi perubahan iklim yang terus terjadi.

“Kalau sekarang dunia internasional kerja keras dan perhatiannya ke pengurangan energi seperti batubara,” kata dia.

Baca juga  Indeks standar pencemar udara Batam naik lagi

Hampir seluruh negara di dunia bersepakat mengurangi 80 persen penggunaan energi batubara atau sama sekali tidak lagi menggunakan batubara sebagai upaya menjaga perubahan iklim pada 2050.

Persoalan perubahan iklim  telah mendapat perhatian dunia internasional sejak 1950-an. Namun saat itu, konsentrasinya lebih kepada deforestasi, belum pada pengurangan energi listrik dari fosil.

Khusus di Tanah Air, ia  membenarkan masalah deforestasi dan polusi udara akibat tingginya volume kendaraan, pabrik dan lainnya juga menjadi penyebab perubahan iklim.

“Kalau di kita yang terang-terangan deforestasi itu sudah pasti misalnya penebangan hutan,” kata  Sekretaris Jenderal DPD RI periode 2006 hingga 2013 tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah mengaku telah berupaya untuk menekan perubahan iklim di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perawatan lahan gambut.

Selain itu, penanaman bakau juga menjadi agenda besar pemerintah untuk menekan perubahan iklim sesuai dengan komitmen kesepakatan Paris.

Baca juga  Petinju AS Patrick Day meninggal setelah cedera otak

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...