Ragam AgrariaHujan buatan diperkirakan kurangi asap pada akhir September

Hujan buatan diperkirakan kurangi asap pada akhir September

Jakarta ((Feed)) – Penerapan teknologi modifikasi cuaca, atau yang sering disebut hujan buatan, di daerah-daerah yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan menurut perkiraan akan mengurangi kepekatan asap pada akhir September 2019, kata Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) Tri Handoko Seto.

“Ke depan perkiraan kami di wilayah Sumatera sampai dengan akhir bulan ini akan terjadi pengurangan kepekatan asap yang signifikan,” kata Seto dalam jumpa pers Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di gedung KLHK, Jakarta, Selasa.

BBTMC mengerahkan empat pesawat untuk mendukung penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau.

Satu pesawat lagi pada Rabu (25/9) akan dikirim ke daerah yang dinilai paling membutuhkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk memicu hujan turun.

Baca juga  Facebook luncurkan aplikasi kencan, pesaing baru Tinder

Penerapan TMC sudah berhasil menurunkan hujan di daerah-daerah di Kalimantan dan Sumatera dengan hasil yang cukup signifikan.

Sekitar 70 juta meter kubik hujan turun di Kalimantan Barat sejak Jumat pekan lalu dan di Kalimantan Tengah volume air hujan yang turun sekitar 15 juta meter kubik. “Tidak sebesar dan seluas hujan di Kalbar dan belum mampu meredam asap secara signifikan,” ujar Seto.

Di Sumatera, hujan sudah turun di beberapa provinsi. Menurut data terbaru, di Riau turun hujan dengan volume sekitar 30 juta meter kubik. Hujan juga sudah turun di Jambi dan Sumatera Selatan.

KLHK menyatakan sudah berusaha sebisanya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Menurut data KLHK, jumlah titik panas indikasi kebakaran hutan dan lahan sudah turun dalam tiga hari terakhir.

“Masih ada beberapa titik yang ada kebakaran tapi sudah ditangani langsung oleh satgas,” kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan.

Baca juga  DPRD Sumsel minta perkuat sinergi dalam penanganan asap

KLHK sampai sekarang sudah menyegel lahan 52 perusahaan yang diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka.

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...