“Kemarin siang (21/9) dilaporkan hujan turun di Palangkaraya serta sebagian Kaltim dan Kalsel. Hujan buatan juga terus dilakukan di Riau, mengingat di provinsi ini mengalami dampak asap karhutla dari provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel),” kata Siti dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Ahad.
Siti pun menegaskan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Pangdam dalam penanganan karhutla dan asap di Jambi dan Sumsel.
“Meski hari ini titik panas (hotspot) relatif menurun, namun penanganan dampak asap sangat penting untuk terus menerus dilakukan dengan cara hujan buatan atau teknik modifikasi cuaca,” ujar Siti.
Ia mengatakan karena saat ini masih musim kering, Satgas terus berupaya keras melakukan modifikasi cuaca dan bom air (water boombing). Tim pemadam darat juga terus bekerja siang malam untuk memadamkan titik api, dan tantangan pemadaman saat kebakaran terjadi di lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Berdasarkan data planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah areal terbakar di Sumatera seluas 84.832 hektare (ha), Kalimantan 98.316 ha, dan Papua/Papua Barat seluas 6.296 ha. Sehingga dari ketiga pulau tersebut yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua/Papua Barat maka totalnya 189.444 hektar (Sumatera 44,78 persen, Kalimantan 51,90 persen, Papua/Papua Barat 3,32 persen).
“Saat ini publik tengah membahas hanya karhutla Sumatera dan Kalimantan, namun terdapat beberapa areal di daerah lain yang sedang mengalami karhutla sebagaimana areal restorasi gambut yang terbakar di tahun 2015 terdapat di 3 pulau tersebut. Jadi sebetulnya kita tidak bicara angka 328.000 hektare terbakar. Perlu juga ditegaskan bahwa 107.000 hektare di NTT merupakan rumput baru di savanah,” ujar Siti.
Lebih lanjut, seiring dengan upaya pemadaman, Siti juga menyampaikan bahwa telah dilakukan penegakan hukum pada lingkup kewenangan KLHK, dengan penyegelan terhadap 52 perusahaan pemegang izin konsensi, dengan total luas area sekitar 8.931 hektar.
Adapun rinciannya adalah Jambi dua perusahaan, Riau delapan perusahaan, Sumsel satu perusahaan, Kalbar 30 perusahaan, Kalteng sembilan perusahaan, dan Kaltim dua perusahaan.
Sementara itu, telah dilakukan penyidikan terhadap lima perusahaan terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu: PT. SKM (Kalbar), PT. ABP (Kalbar), PT. AER (Kalbar), PT. KS (Kalteng), dan PT. IFP (Kalteng).
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Polri dan Pemda, mengenai upaya penegakan hukum ini. Tindakan tegas diambil untuk melawan kejahatan karhutla yang kembali masif terjadi,” tegas Siti.
Ia pun terus berkoordinasi dengan Kepala Daerah (Gubernur) Provinsi terdampak, dan meminta agar terus berkomunikasi pada rakyatnya dan melakukan segenap ikhtiar terbaik bersama-sama rakyat. Menteri Siti berpesan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah sedang dan akan terus bekerja keras mengatasi situasi karhutla dan dampak asap saat ini.
“Saat ini tim Satgas lapangan yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api (MPA), swasta, Pemda, relawan, dan komunitas masyarakat lainnya yang membantu, akan fokus pada upaya pemadaman baik darat maupun udara. Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa sebaik-baiknya mengatasi ancaman karhutla adalah pencegahan. Namun saat api sudah membesar, tim Satgas tetap memiliki semangat pantang pulang sebelum padam,” ujar dia.
Berdasarkan instrumen pantauan Earth (22/9) pada pukul 15.00 WIB, titik panas telah berangsur turun hingga 50 persen, dimana asap di Kalimantan sudah semakin menipis.
“Semoga Allah SWT memberikan keselamatan dan kekuatan pada tim Satgas di lapangan, dan meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan,” ujar Siti.*
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com