Sampit ((Feed)) – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhamad Arsyad meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin perusahaan sawit yang tidak berpartisipasi menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kami sangat sepakat dengan ancaman gubernur yang akan mencabut izin perusahaan sawit yang tidak peduli dengan karhutla. Lebih-lebih jika terbukti di areal perkebunannya terjadi kebakaran,” katanya di Sampit, Jumat.
Arsyad berharap, dengan tindakan dan sanksi tegas tersebut bisa memberikan efek jera terhadap setiap perusahaan sawit yang menganggap remeh karhutla.
Karhutla merupakan masalah bersama dan penanganannya juga harus dilakukan oleh semua pihak, ujarnya.
Perusahaan sawit hendaknya tidak hanya mencari keuntungan saja di daerah, namun juga wajib peduli dengan setiap permasalahan yang terjadi, seperti kejadian karhutla yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir.
Dirinya mengaku prihatin dengan masih sangat rendahnya kepedulian perusahaan sawit yang ada di Kotawaringin Timur dalam menangani karhutla, meski pemerintah kabupaten secara resmi meminta bantuan penanganan karhutla.
“Kami dukung gubernur mencabut izin perusahaan sawit yang tidak turut menangani karhutla,” ucapnya.
Arsyad juga mengapresiasi kepedulian kelompok masyarakat dan komunitas yang terjun langsung ke lapangan turut memadamkan karhutla di berbagai wilayah.
Bahkan beberapa dari mereka tidak hanya turut memadamkan api, namun juga menyumbangkan sebagian rejekinya dengan menyediakan minuman dan makanan untuk tim satuan tugas pengendalian karhutla.
“Penanganan karhutla menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Yang dibutuhkan sekarang adalah bersama-sama turun ke lapangan, agar karhutla tidak terus meluas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur Yephi Hartadi Perianto mengatakan, sampai saat ini tim satgas masih terus berupaya melakukan pemadaman, baik untuk kebakaran yang baru maupun penanganan lanjutan.
“Data yang kami terima hingga Kamis (19/9) di wilayah Kotawaringin Timur terpantau ada lebih dari 250 titik panas,” jelasnya.
Tim satgas gabungan yang dibantu masyarakat dan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Kotawaringin Timur, sampai saat ini masih terfokus pada penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Kota Sampit dan sekitarnya.
“Kami belum bisa memastikan kapan karhutla akan tertangani. Karhutla yang terjadi di Kotawaringin Timur pada umumnya karena unsur kesengajaan yang dilakukan oknum dengan mengupah seseorang untuk membakar,” demikian Yephi.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com