Ragam AgrariaRapat evaluasi BOPI-PT LIB bahas sejumlah rekomendasi

Rapat evaluasi BOPI-PT LIB bahas sejumlah rekomendasi

Jakarta ((Feed)) – Rapat evaluasi paruh musim antara Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bersama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) membahas sejumlah poin rekomendasi perbaikan penyelenggaraan kompetisi Liga 1 Indonesia.

BOPI yang diwakili  Ketum Richard Sam Bera dan Manajer Kompetisi PT LIB Asep Saputra membahas poin-poin seperti jadwal liga, sanksi, kompetensi Panpel, hingga peningkatan kapasitas wasit.

“Ini semua kita bicarakan sebagai bentuk rekomendasi demi peningkatan penyelenggaraan kompetisi,” ujar Richard seusai rapat evaluasi di Gedung Kemenpora, Jumat.

Untuk jadwal, BOPI meminta penyelenggara kompetisi agar mengantisipasi untuk tidak terjadi perubahan agenda. Pasalnya ketika terjadi perubahan jadwal, banyak pihak yang dirugikan.

Kemudian sanksi, Richard meminta kepada penyelenggara agar memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera, khususnya apabila dilakukan oleh suporter.

Apabila suporter hanya diberikan sanksi berupa denda atau pelarangan datang ke stadion, ternyata tidak memberikan efek jera. Contoh terbaru seperti pada laga Persik Kediri melawan PSIM.

Baca juga  Studi ungkap pengaruh buruk medsos bagi kalangan remaja

“Kami mengetahui teman-teman suporter ini kalau hanya denda uang, tidak ada penonton itu, kurang efek jeranya,” kata dia.

Sementara untuk kompetensi panitia pelaksana pertandingan, masih banyak ditemukan di sejumlah klub yang belum bisa bertindak secara profesional.

Hal itu tercermin dengan adanya laga tunda karena berbenturan agenda atau tidak mendapat rekomendasi menggelar pertandingan dari pihak aparat kepolisian setempat.

“Kita sorot kepemimpinan Panpel yang harus memiliki kapasitas orang-orangnya dan lebih siap dalam menghadapi berbagai hal dalam penyelenggaraan termasuk komunikasi kepada polisi lokal,” ujar dia.

Sementara itu, Manajer Kompetisi PT LIB Asep Saputra mengatakan masukan yang diberikan BOPI sudah sejalan dengan evaluasi rutin operator liga dan federasi.

Rekomendasi dari BOPI tentunya akan memperkuat PT LIB dan PSSI untuk terus menciptakan kompetisi liga Indonesia ke arah yang lebih baik.

Baca juga  BPBD: 174 titik di Sukabumi sudah dalam kondisi kekeringan

“Sejak awal memang kita sudah komitmen, sebelum kompetisi dan keluarnya izin serta lain-lain. Kita juga akan ada evaluasi secara berkala dan ini pas di paruh musim liga satu dan sinkron juga dengan apa yang kita evaluasi bersama 18 klub liga satu,” kata dia.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...