Ragam AgrariaKawasan kumuh di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam lima tahun

Kawasan kumuh di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam lima tahun

Palembang ((Feed)) – Kawasan permukiman kumuh secara nasional di Indonesia meluas dua kali lipat selama kurun waktu lima tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan terutama Pulau Jawa.

Direktur Pengawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arif Akhdiat di Palembang, Selasa, mengatakan bahwa pada 2014 REI mencatat luas kawasan kumuh mencapai 38.000 hektare, bertambah menjadi 87.000 hektare pada 2019.

“Tambahan Itu hasil pembaruan yang dilakukan oleh bupati dan wali kota di daerah,” ujar Didief pada Rakor percepatan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Palembang.

Menurut dia pengentasan kawasan kumuh memiliki tantangan yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, masing-masing daerah didorong menyelesaikan kawasan kumuh secepatnya.

Dalam mengurangi kawasan kumuh, kata dia, metode yang digunakan tidak sama, setiap daerah diminta membuat program berdasarkan kearifan lokal, namun secara umum pihaknya mendorong pengentasan kawasan kumuh melalui pendekatan infrastuktur.

Baca juga  Wajib Dateng, Ini Line Up Hodgepodge Superfest 2019

“Indikator kawasan kumuh itu ada permasalahan rumah, jalan dan permasalahan lingkungan berupa air minum, sanitasi, sampah, limbah dan penanganan kebakaran, pendekatan ini semua yang pemerintah upayakan,” jelasnya.

Selain keterbatasan dana, pengentasan kawasan kumuh juga masih menghadapi beberapa kendala, utamanya legalitas lahan yang kerap disengketakan masyarakat, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah agar mensterilkan lahan yang akan disuntikan program dari pemerintah pusat.

Saat ini pihaknya telah mengentaskan kawasan kumuh seluas 32.000 hektar dari 38.000 hektare yang ditargetkan sampai 2020, sehingga luasan wilayah kumuh yang belum dientaskan tersisa 55.000 hektare.

Sementara Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menambahkan pengentasan kawasan kumuh merupakan fokus pembangunannya yang telah memperlihatkan hasil cukup signifikan.

“Kami sudah mengurangi 48 dari 58 titik kawasan kumuh sejak 2017, sisanya masih kami kebut lewat program restorasi Sungai Sekanak dan Kotaku,” tambah Harnojoyo.

Baca juga  50 ton garam disiapkan untuk modifikasi cuaca di Kalimantan Barat

Ia menyebut keterbatasan anggaran memang menjadi salah satu hambatan dalam mengentaskan kawasan kumuh, sebab memang dibutuhkan biaya cukup besar yang tidak bisa mengandalkan APBD saja.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...