Ragam AgrariaMenteri LH dan Kehutanan akan lakukan penyerahan sertifikat lahan Tora

Menteri LH dan Kehutanan akan lakukan penyerahan sertifikat lahan Tora

Pontianak ((Feed)) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan untuk pertama kali pihaknya akan menyerahkan sertifikat program Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) kepada masyarakat, yang dilakukan di Kalimantan Barat.

“Rencananya penyerahan sertifikat ini akan diserahkan langsung oleh bapak presiden, dalam waktu dekat di Pontianak. Makanya sekarang kita melakukan peninjauan lokasi kegiatan penyerahannya,” kata Siti Nurbaya saat melakukan peninjauan lokasi rencana penyerahan sertifikat Tora di Pontianak, Minggu.

Dia menjelaskan, untuk seluruh Kalimantan pada penyerahan pertama ini akan dilakukan seluas 80 ribu hektar.

Program Tora ini merupakan pelepasan lahan hutan yang disertifikatkan untuk masyarakat, dimana masyarakat akan mendapatkan kepastian atas lahan yang mereka tempati dari lahan yang sebelumnya merupakan hutan.

“Latar belakang dilaksanakannya program ini karena selama ini terjadi ketimpangan penguasaan hutan untuk kehidupan masyarakat dimana sejauh ini lahan hutan banyak diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan. Namun di jaman pemerintahan pak Jokowi, baru akses kepemilikan lahan ini diserahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki legalitas atas lahan hutan,” tuturnya.

Baca juga  Lima Rusunawa dan 50 Unit Rusus di Jawa Tengah Diresmikan

Melalui program ini, pihaknya melakukan perbaikan untuk keberpihakan lahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki izin untuk memanfaatkan hutan yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Siti Nurbaya menjelaskan untuk program Tora ini terdiri atas pemafaatan hutan untuk hutan fungsional, redistribusi lahan dan hutan adat, sehingga masyarakat nantinya akan memiliki legalitas atas lahan hutan yang mereka kelola.

“Untuk penyerahan sertifikat ini direncanakan akan dilakukan oleh pak Jokowi, kemungkinan hari Kamis (5 September 2019) mendatang,” katanya.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...