Ragam AgrariaPemprov Sumsel minta BPBD minimalkan karhutla

Pemprov Sumsel minta BPBD minimalkan karhutla

Palembang ((Feed)) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat meminimalkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada puncak musim kemarau Agustus 2019 ini.

“Dalam beberapa pekan terakhir ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas mencapai 2.000 hektare di sejumlah daerah seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh BPBD dan instansi terkait yang tergabung dalam Satgas Gabungan Siaga Darurat Bencana Asap sehingga tidak semakin luas lahan yang terbakar,” kata Gubernur Sumsel, Herman Deru di Palembang, Jumat.

Dalam kondisi puncak musim kemarau Agustus 2019 ini, terdapat banyak titik panas yang berpotensi menjadi titik api penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Personel BPBD Sumsel dan anggota Satgas Gabungan seperti dari TNI/Polri, Manggala Agni diminta menyikapi kondisi tersebut dengan mengintensifkan pemantauan daerah rawan karhutla untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang dapat mengganggu berbagai aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Baca juga  Bella Shofie unjuk kemampuan di JFW lewat warna-warni awan

Pemantauan daerah rawan karhutla seperti wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan gambut cukup luas perlu diintensifkan, sehingga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan bisa ditanggulangi dengan cepat, ujarnya.

Petugas BPBD provinsi ini diinstruksikan bekerja lebih keras dan memanfaatkan peralatan yang dimiliki secara maksimal untuk mencegah dan penanggulangan karhutla serta bencana kabut asap.

Operasi darat dan udara dengan menggunakan helikopter untuk melakukan pemantauan kawasan hutan dan lahan rawan karhutla yang sulit dijangkau didorong lebih gencar lagi, ujarnya.

Jajaran Pemprov Sumsel bersama instansi terkait berupaya secara maksimal mencegah terjadinya karhutla di wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini.

Dengan pemantauan secara intensif dan meningkatkan kesiapsiagaan petugas BPBD bersama tim Satgas Gabungan Siaga Darurat Bencana Asap diharapkan dapat dilakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau yang cukup ekstrem pada 2019 ini, ujar gubernur.

Baca juga  BMKG sebut jumlah titik api menurun drastis dua hari terkahir

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...