Ragam AgrariaBIG: Perlu percepatan penyediaan peta dasar skala besar

BIG: Perlu percepatan penyediaan peta dasar skala besar

Jakarta ((Feed)) – Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii mengatakan perlu percepatan penyediaan peta dasar skala besar di seluruh wilayah Indonesia untuk keperluan perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah yang lebih baik.

“Kebutuhan peta dasar skala besar mencakup seluruh wilayah Indonesia sangat mendesak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan percepatan penyediaan peta dasar skala besar,” kata Arief saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis

Arief menuturkan peta dasar skala 1:5.000 baru tersedia di beberapa wilayah prioritas seperti kota besar, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI).

“Insya Allah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan kita lakukan percepatan,” ujar Arief.

Arief menuturkan peta dasar skala yang lebih besar tersebut diperlukan agar perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan informasi yang akurat sehingga bisa memberikan manfaat buat masyarakat.

Baca juga  Sejarah Hutan Negara Kulon Progo

Peta dasar menyajikan informasi geospasial atau objek-objek di permukaan bumi yang dapat diidentifikasi langsung.

Informasi yang tercakup di peta dasar meliputi garis pantai; unsur perairan seperti sungai, danau dan waduk; unsur hipsografi atau bentuk permukaan bumi seperti kontur dan titik ketinggian; batas wilayah yakni batas administrasi dan batas negara; nama geografis (nama dari objek di permukaan bumi) seperti nama jalan, nama sungai dan nama gedung.

Kemudian, unsur transportasi seperti jalan, jembatan, terminal dan bandara, dan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan pipa minyak dan gas; unsur bangunan dan fasilitas umum seperti gedung, rumah, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, serta unsur penutup lahan seperti sawah, hutan, kebun dan pemukiman.

Arief menuturkan peta dasar digunakan sebagai acuan untuk membuat peta-peta tematik lainnya termasuk untuk proses perencanaan wilayah dan penataan ruang.

Baca juga  Kabut asap mulai selimuti lagi Kota Solok-Sumbar

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...