Ragam AgrariaPSSI Jatim temui Risma minta persetujuan tuan rumah Piala Dunia U-20

PSSI Jatim temui Risma minta persetujuan tuan rumah Piala Dunia U-20

Surabaya ((Feed)) – Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Timur menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk meminta persetujuan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021.

“Kami hari ini membawa mandat dari PSSI Pusat menghadap bu Risma untuk minta persetujuan, dan Alhamdulillah beliau menyetujuinya,” ujar Sekretaris PSSI Jatim Amir Burhannudin usai bertemu dengan Risma di Surabaya, Senin.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia dalam hal ini PSSI akan ikut bidding tuan rumah Piala Dunia U-20 yang digelar pada 2021.

PSSI sudah memutuskan 10 stadion sebagai venue, termasuk Stadion Gelora Bung Tomo yang merupakan milik Pemerintah Kota Surabaya

“Untuk Surabaya dan Palembang (Stadion Jakabaring) adalah permintaan Presiden RI Joko Widodo,” ucapnya.

Selain Surabaya dan Palembang, juga ada Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Patriot Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Stadion Mandala Krida, Stadion Pakan Sari, Stadion Manahan Solo, Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Si Jalak Harupat Bandung.

Baca juga  Ramos pecahkan rekor tersering bela timnas Spanyol

Sementara itu, Wali Kota Tri Rismaharini menyambut antusias dan mengaku senang karena menjadi sebuah kehormatan bagi Kota Surabaya dapat menjadi salah satu tuan rumah.

“Apalagi saya usul saja belum tentu diterima, ini malah ditunjuk. Ya saya setujui saja,” kata orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya tersebut.

Baginya ini selaras dengan program Pemerintah Kota Surabaya yang sedang menggalakkan pembinaan pemain kelompok umur dan remaja.

“Supaya anak-anak bisa bermimpi. Karena dengan adanya Piala Dunia U-20 ini, anak-anak bisa bermimpi. Nanti pemain bisa melihat langsung bintang-bintang muda dunia,” tuturnya.

Wali kota Surabaya dua periode itu menegaskan kesiapannya memenuhi persyaratan untuk memenuhi standar internasional yang diminta FIFA, termasuk akses ke stadion, papan skor, lampu dan fasilitas lainnya.

“Saya yakin akses dan semua fasilitas sudah berstandar internasional di tahun 2020. Jadi kalau gelarannya 2021, Insya Allah semua sudah terpenuhi,” katanya.

Baca juga  Bertemu Presiden, Tokoh Papua dan Papua Barat Sampaikan 10 Permintaan

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...