Ragam AgrariaBNPB: Kebakaran lahan paling luas di NTT tanpa asap

BNPB: Kebakaran lahan paling luas di NTT tanpa asap

Peta kebakaran paling luas terjadi di NTT. Walau paling luas dan besar, tidak menimbulkan asap karena yang terbakar adalah rumput.

Jakarta ((Feed)) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan kebakaran lahan paling luas berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun tanpa mengakibatkan asap yang berdampak buruk pada lingkungan.

“Peta kebakaran paling luas terjadi di NTT. Walau paling luas dan besar, tidak menimbulkan asap karena yang terbakar adalah rumput,” kata Doni dalam paparan awal saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jakarta, Rabu.

Doni mengatakan berdasarkan pantauan tim BNPB di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, total kebakaran hutan dan lahan saat ini mencapai 135 ribu hektar.

Dia menjelaskan 99 persen penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan ulah manusia, dan hanya 1 persen yang terjadi disebabkan oleh alam.

Baca juga  KLHK godok peraturan EPR untuk limbah berbahaya dan beracun

Menko Polhukam Wiranto memaparkan dalam paparan awal rapat koordinasi bahwa jumlah titik api fluktuatif pada beberapa waktu belakangan. Namun, jumlah titik api yang terpantau sudah melebihi total titik api yang terjadi di 2018.

Wiranto menjelaskan bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah memberikan peringatan terjadinya puncak musim kemarau pada bulan Agustus dan September.

Dia mengatakan pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan pada karhutla yang sudah terjadi, serta pencegahan pada kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan semakin meluas.

Rapat koordinasi antar menteri terkait pencegahan dan pengendalian karhutla yang digelar di Kemenko Polhukam juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Doni Monardo, dan dari kementerian lembaga terkait lainnya.*

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...