AGRARIA.TODAY – Penghargaan yang Memicu Luka: Konflik Berdarah PT TPL dan Masyarakat Adat di Simalungun
Simalungun, Sumatera Utara – Konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas kembali memanas setelah bentrokan berdarah pada September 2025.
Tragedi di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, ini menyeret perhatian publik pada kebijakan pemerintah, khususnya keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang justru memberi penghargaan kepada perusahaan di tengah situasi genting yang puncaknya terjadi bencana ekologis hebat di Sumatera berupa banjir bandang dan longsor yang telah mengakibatkan korban nyawa dan air mata.
Penghargaan di Tengah Darah dan Air Mata Pada 15 Agustus 2025, sebulan sebelum insiden, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menganugerahkan Penghargaan Prima Wana Karya 2025 kepada PT TPL untuk kategori Bahan Baku Kayu Tanaman. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, sebab hanya tiga bulan sebelumnya, Ephorus HKBP dalam pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerukan penghentian operasi PT TPL demi meredam konflik berkepanjangan.
Alih-alih merespons seruan itu dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sang menteri justru memberi legitimasi simbolik kepada korporasi. “Masa sudah di-warning, malah dikasih penghargaan. Menteri yang justru bikin gaduh,”
tegas Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP.
Sementara itu, Rudi C. Tanjung, SH, pegiat advokasi agraria di Sumatera Utara, menilai penghargaan ini menjadi “tameng moral” bagi perusahaan. “Ini seperti memberi stempel bersih pada perusahaan, padahal masyarakat di lapangan masih berdarah-darah memperjuangkan haknya,” ujarnya.
Akar Masalah
Tanah Adat yang Dirampas Konflik lahan ini berakar dari pemberian izin konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) kepada PT TPL. Masyarakat adat menegaskan bahwa mereka tidak pernah melepaskan tanah adatnya, sementara perusahaan mengklaim memiliki HGU yang sah.
“Tanah adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga identitas. Ketika tanah diambil, kehidupan sosial ikut terkoyak,” ungkap seorang tokoh adat Sihaporas. Sejak 2015, masyarakat menolak klaim perusahaan. Gesekan demi gesekan terus terjadi hingga akhirnya pecah bentrokan pada September 2025, menimbulkan korban luka dan trauma mendalam. Aparat serta Wakil Bupati Simalungun turun tangan melakukan mediasi, tetapi belum ada kesepakatan final yang memulihkan rasa keadilan.
Kritik terhadap Negara
Luka Sosial Jangan Ditutupi Banyak aktivis menilai penghargaan tersebut sebagai sinyal keliru dari pemerintah. “Seolah-olah negara lebih menghargai capaian produksi ketimbang penderitaan rakyat,” kritik Rudi. Pengamat kebijakan publik menegaskan perlunya audit independen atas legalitas HGU, dampak ekologis, dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas PT TPL.
Pemerintah juga didesak memfasilitasi dialog inklusif dengan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu usulan yang muncul adalah skema bapak angkat tanaman rakyat di wilayah konsesi, di mana PT TPL dapat memfasilitasi masyarakat menanam komoditas bernilai ekonomi tanpa menghilangkan status tanah adat.
Menteri Tukang Gaduh
Penghargaan kepada PT TPL hanyalah satu dari sekian kontroversi Raja Juli Antoni. Sosok ini kerap dipandang publik sebagai “Menteri tukang gaduh” karena lebih sering memicu polemik ketimbang menghadirkan solusi.
Deretan kontroversinya antara lain:
Skandal Gaple/Domino
Viral foto Raja Juli bermain domino bersama Azis Wellang, eks-terduga pembalak liar. Aksi ini dianggap memalukan dan ironis bagi seorang menteri yang justru bertanggung jawab atas kehutanan.
Nepotisme dalam Proyek FOLU Net Sink 2030 Raja Juli memasukkan 11 kader PSI ke dalam struktur pengurus proyek lingkungan nasional ini. Langkah tersebut menimbulkan sorotan tajam dari publik dan anggota DPR yang mempertanyakan transparansi serta konflik kepentingan.
Bagi-bagi Jabatan untuk Kader PSI Penempatan kader partai di posisi strategis kementerian dinilai sebagai “hadiah politik” yang tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Sindiran Politik di Media Sosial Alih-alih fokus pada isu kehutanan, ia pernah menggunakan akun Twitter/X untuk menyindir ceramah tokoh politik (Anies Baswedan). Sikap ini dinilai tidak etis bagi seorang menteri yang seharusnya menjaga netralitas dan profesionalisme.
Pernyataan-pernyataan Kontroversial
Sejumlah komentarnya soal politik identitas, oposisi, hingga organisasi masyarakat sipil sering memperkeruh suasana ketimbang menenangkan publik. Karena rangkaian sikap dan kebijakannya, kritik terhadap Raja Juli Antoni semakin tajam. Banyak kalangan menilai kehadirannya bukan saja merusak wibawa kementerian, tetapi juga berpotensi menjadi beban politik langsung bagi Presiden Prabowo.
“Kalau terus dipertahankan, kegaduhan Raja Juli bukan hanya merusak wibawa kementerian, tetapi juga akan jadi beban besar yang bermuara ke Presiden,” ujar seorang pengamat politik di Jakarta. Jangan Balut Luka dengan Penghargaan
Kritik utama yang mengemuka adalah bahwa negara jangan terlihat berpihak hanya karena sebuah perusahaan memiliki catatan produksi yang baik.
“Lihat juga luka sosial yang menganga, jangan cuma angka produksi,” tegas Sueken. Kini publik semakin kritis. Mereka menuntut negara berpihak pada rakyat, bukan sekadar pada kepentingan korporasi. Jika konflik di Simalungun terus dibiarkan, ketidakpercayaan publik terhadap negara akan semakin dalam — dan luka sosial yang tercipta akan makin sulit disembuhkan. Cabut Menteri Tukang Gaduh, Selamatkan Wibawa Presiden, Prabowo – Gibran untuk Indonesia.