Hukum AgrariaPOLDA Papua Berantas Mafia Tanah

POLDA Papua Berantas Mafia Tanah

Jayapura – Bersamaan dengan peringatan Hari Agraria Nasional, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Arius Yambe, SH. M.MT bersama Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Papua Irjen. Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si, lakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Jayapura (24/9).

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, Pejabat Utama Polda Papua dan para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se provinsi Papua.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Arius Yambe, SH. M.MT., bersyukur dengan terlaksananya penandatanganan surat keputusan ini. “SKB ini untuk memberantas mafia tanah, pungli, dan percepatan sertipikasi tanah aset Polri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan juga secara bersama-sama dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara umum,” ungkap Arius Yambe.

Baca juga  Zulkifli: amandemen terbatas UUD 1945 tak ubah apa pun

Selain itu, SKB ini diharapkan dapat terus menjaga komunikasi yang sudah baik antara Kanwil BPN Provinsi Papua dengan Polda Papua. “Ini untuk pembangunan di Papua dan harapan kedepannya. Penertiban dokumen pertanahan semakin lebih baik dan juga menjadikan dasar untuk sertipikasi tanah Polri di Papua ini,” tambah Arius Yambe.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si, mengungkapkan bahwa permasalahan tanah sangatlah sulit dan rumit bahkan dapat menjadi konflik di tanah Papua. “Kita harus bijak dalam menanganinya dan tidak berpihak. Mari kita sepakat dalam penyelesaian pertanahan dengan kepala dingin dan kita sebagai pemecah masalah,” ujar Martuani Sormin.

“Saya berharap dalam menyelesaikan permasalahan tanah, Anggota Polri selalu berkoordinasi dengan pihak BPN. Legalitas sertipikat tanah agar diperhatikan, jangan ada pemalsuan sertipikat tanah. Kami pihak Polri siap membantu BPN dalam memecahkan masalah tanah yang ditangani,” tutupnya.

Baca juga  Din tolak revisi UU KPK

Dalam penandatanganan SKB ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat Aset Polda Papua dan Penyerahan Cinderamata.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...