Keberadaan pasukan penghalau massa terungkap ketika Kepala Biro Operasional Polda Sumsel Kombes Pol Djihartono memberikan penjelasan rencana operasi pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hasil Pemilu 17 April 2019, di hadapan Kapolda Sumsel Irjen Pol Fili Bahuri dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, seusai apel pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wapres di Palembang, Rabu.
Menurut Karo Ops Kombes Pol Djihartono pihaknya tidak akan memproses izin aksi unjuk rasa menjelang dan pada saat acara pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024.
Meskipun tidak mengizinkan aksi massa turun ke jalan, pihaknya tetap menyiapkan 884 personel gabungan TNI/Pori untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif.
“Kami tidak memproses permohonan aksi unjuk rasa dari pihak manapun beberapa hari ke depan, namun jika ada aksi kami menyiapkan pengamanan,” ujarnya.
Petugas gabungan melakukan pengamanan dengan mengantisipasi masuknya massa dari luar wilayah Kota Palembang.
Kemudian melakukan pengamanan di sejumlah objek vital dan perkantoran pemerintah daerah dan gedung DPRD Sumsel yang biasa menjadi tempat melakukan aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat.
Untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi tersebut dilakukan penempatan personel berlapis.
Tim terdepan ditempatkan pasukan polisi wanita (Polwan),kemudian polisi bersorban (tim asmaul husna), pengendali massa (Dalmas), kompi anti-huru hara (PHH), tim kendaraan Barakuda, mobil penyemprot air (water canon), ambulans, dan tim pemadam kebakaran (Damkar).
Sedangkan pengamanan objek vital terutama Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, ditempatkan personel Polsek wilayah bandara yang dibantu anggota Pangkalan TNI AU Palembang, kata Karo Ops.
Sementara Komandan Lanud Palembang Kol HR Sutrisno pada kesempatan itu menambahkan pihaknya siap mendukung Polda Sumsel mengamankan Bandara SMB II dari pihak-pihak yang akan menimbulkan gangguan Kamtibmas.
Pengamanan Bandara SMB II Palembang dilakukan dengan cara tiga lapis, lapis pertama atau ring 3, lapis kedua (ring) 2) dan lapis ketiga (ring 1).
Bagi pihak yang melakukan tindakan melawan hukum dan menimbulkan gangguan di ring 1 Bandara SMB II Palembang pihaknya akan melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat, kata Danlanud.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan meminta kepada pasukan gabungan yang terlibat dalam pengamanan pelantikan presiden dan wapres untuk memahami apa saja yang menjadi tugas masing-masing.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com