Hukum AgrariaPimpinan DPD: Keamanan pejabat tinggi negara harus diperketat

Pimpinan DPD: Keamanan pejabat tinggi negara harus diperketat

Negara harus pastikan semua rakyat harus aman, apalagi pejabat tinggi negara, saya rasa untuk waktu tertentu perlu pengetatan

Jakarta ((Feed)) – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai negara perlu memberlakukan pengetatan pengamanan untuk pejabat tinggi negara pascapenusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.

“Negara harus pastikan semua rakyat harus aman, apalagi pejabat tinggi negara, saya rasa untuk waktu tertentu perlu pengetatan,” kata Sultan Bachtiar Najamudin, di Jakarta, Jumat.

Apalagi menurut dia isu yang berkembang tindakan yang membahayakan nyawa Menko Polhukam Wiranto itu dilakukan oleh kelompok teroris.

“Kita prihatin dan menyayangkan tindakan tersebut, melakukan tindakan bertentangan dengan hukum dan Pancasila, ini harus perlu langkah antisipatif yang cepat apalagi isunya teroris,” ujarnya.

Sultan mendoakan agar kondisi kesehatan Menko Polhukam Wiranto yang saat ini menjalani perawatan intensif di RSPAD segera pulih.

Baca juga  Menikmati alunan musik klasik di Monas

Sebelumnya, pada Kamis 10 Oktober 2019, Wiranto diserang oleh orang tidak dikenal ketika kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten.

Wiranto dikabarkan terkena dua tusukan benda tajam di perut sisi kiri akibat penyerangan tersebut, ia awalnya mendapatkan perawatan di RSUD Berkah, Pandeglang, kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Selain Wiranto, tiga orang lainnya juga terkena tusukan pelaku, yaitu ajudan Wiranto, Kapolsek Menes Pandeglang Kompol Daryanto, dan seorang pegawai Universitas Mathla’ul Anwar.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...