Hukum AgrariaJohan Budi: Presiden Jokowi sangat ingin KPK diperkuat

Johan Budi: Presiden Jokowi sangat ingin KPK diperkuat

Presiden tidak setuju karena dianggap itu tidak pas untuk KPK, KPK bisa tidak independen, Johan

Jakarta ((Feed)) – Mantan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat.

Kesimpulan tersebut dia peroleh usai berdiskusi dengan Jokowi terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Rabu (11/9) lalu.

“Saya ingin dengar sendiri apa yang jadi kemauan atau pikiran Pak Presiden. Oleh karena itu pada Rabu, 11 September saya bertemu beliau dan saya berdiskusi, dan kesimpulan saya bahwa Pak Presiden itu sangat ingin KPK diperkuat,” ujar Johan dalam kunjungannya ke Kantor Berita Antara di Gedung Wisma Antara, Jakarta, Senin.

Johan menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut Jokowi banyak tidak menyetujui poin-poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR, di antaranya poin mengenai penyidik KPK yang harus berasal dari institusi Polri, serta penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi terlebih dulu dengan Kejaksaan Agung.

Baca juga  WWF Indonesia gandeng MRT Jakarta ajak masyarakat peduli iklim

Menurut Jokowi, hal tersebut dapat membuat lembaga antirasuah itu tidak independen dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

“Presiden tidak setuju karena dianggap itu tidak pas untuk KPK, KPK bisa tidak independen,” kata mantan juru bicara KPK tersebut.

Calon anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu melanjutkan, dari sejumlah poin yang masuk dalam usulan revisi, Jokowi hanya menyetujui dua di antaranya, yakni mengenai kewenangan penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), serta adanya dewan pengawas.

Khusus poin mengenai dewan pengawas, kata Johan, Jokowi menekankan agar dewan pengawas KPK tidak berasal dari eksternal, melainkan dari internal KPK sendiri.

Adapun mengenai mekanisme pemilihannya, Presiden meminta agar dewan pengawas KPK dipilih melalui panitia seleksi.

“Itu yang saya simpulkan ketika bertemu secara langsung dengan Pak Presiden. Pak Presiden menyampaikan pokok-pokok pikiran yang kemudian saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi sangat concern KPK independen dan KPK itu lembaga yang harus lebih kuat dari lembaga lain,” ujar dia.

Baca juga  Kementerian LHK menyegel lokasi kebakaran lahan perusahaan di Kalteng

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...