Hukum AgrariaKejari Sleman sediakan jalur khusus difabel dalam pembayaran tilang

Kejari Sleman sediakan jalur khusus difabel dalam pembayaran tilang

Sleman ((Feed)) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan loket jalur khusus bagi kaum difabel, wanita hamil, mereka yang membawa anak balita, dan lansia dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas atau denda tilang.

“Bagi mereka ini kami sediakan jalur khusus, langsung masuk melalui lobi sehingga tidak perlu berlama-lama antre,” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Sleman Bondan Subrata di Sleman, Jumat.

Menurut dia, selain jalur khusus tersebut, pihaknya juga memberikan pelayanan lain.

“Untuk menghindari calo, kami membuka layanan yaitu dengan pembayaran nontunai melalui agen BRI Link sejumlah 12 agen,” katanya.

Ia mengatakan, Kejari Sleman juga memberikan layanan antar ke rumah di luar hari Jumat untuk tunggakan tilang.

“Layanan-layanan ini kami harapkan dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan pembayaran denda tilang,” katanya.

Baca juga  MA proses laporan YARA terkait pelanggaran kode etik hakim

Bondan mengatakan, membludaknya pengambil tilang merupakan hal biasa. Apalagi setelah adanya operasi patuh beberapa waktu lalu.

“Ini dari Polres Sleman kami menerbitkan 3.080 surat tilang,” katanya.

Ia mengatakan, dibanding sebelum adanya operasi patuh, jumlah pengambil tilang meningkat hingga dua kali lipat. Mayoritas yang melanggar sekitar 90 persen pengemudi sepeda motor.

“Lonjakan bisa dua kali lipat. Pada hari biasa sekitar 1.500 lembar tilang,” katanya.

Guna menghindari antrean panjang, kata dia, Kejari Sleman bekerja sama dengan Polres Sleman agar pengambilan tilang tidak dalam satu hari, namun dibagi dalam beberapa waktu.

“Agar pelayanan bisa lancar dan cepat,” katanya.

Sementara itu suasana di ruang tunggu loket pembayaran denda tilang, nampak ribuan orang yang mengantre, bahkan sebelum loket dibuka pukul 07.10 WIB. Warga sudah berdatangan sejak pukul 06.00 WIB untuk antre mengambil nomor urut.

Baca juga  Muhtar Ependy didakwa terima suap dan lakukan pencucian uang

Salah satu warga yang antre Prakosa, warga Gamping, mengaku sudah berusaha datang lebih awal. Tapi ternyata antrean sudah cukup panjang dan mendapatkan antrean di atas 1.000.

“Padahal datangnya pukul 09.00 WIB, ternyata antrenya sudah panjang,” katanya.

Sedangkan Singgih, warga Klaten, justru bisa langsung membayar tilang tanpa antre. Sebab, saat itu dia datang bersama anaknya yang masih balita.

“Langsung bisa bayar melalui loket khusus, karena saya membawa anak saya yang masih balita,” katanya.
 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...