Hukum AgrariaAnggota DPRD Jabar desak proses hukum perusahaan yang mencemari sungai

Anggota DPRD Jabar desak proses hukum perusahaan yang mencemari sungai

Karawang ((Feed)) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin mendesak agar perusahaan nakal yang melakukan pencemaran sungai hingga mengakibatkan Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang hitam pekat diproses secara hukum.

“Kasus pencemaran lingkungan harus ditindak tegas. Apalagi fenomena menghitamnya Bendungan Barugbug selalu terjadi setiap tahun,” katanya, di Karawang, Rabu.

Legislator daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini mengaku prihatin atas kondisi sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug yang tercemar limbah perusahaan.

Setiap tahun, tepatnya saat kemarau, tercemarnya sungai dan bendungan itu sangat jelas terlihat. Selain berwarna hitam pekat, juga menimbulkan bau tak sedap.

“Saya sebagai orang Karawang prihatin dan marah melihat prilaku industri-industri yang masih membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan. Pencemaran ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sudah saatnya ditindak tegas,” kata dia.

Kader Partai Gerindra ini mendesak agar Pemkab Karawang bersama Pemprov Jabar segera mengusut kasus pencemaran lingkungan itu.

Baca juga  ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

“Pemerintah harus hadir, melayani dan memberikan manfaat langsung sehingga lingkungan kita bebas dari pencemaran industri nakal,” kata dia.

Menurut dia, Bendungan Barugbug mengairi areal persawahan seluas 2.926 hektare di Kecamatan Jatisari, Karawang hingga Kecamatan Patokbeusi, Subang. Tapi aliran sungai itu tercemar limbah industri yang berasal dari hulu Sungai Cilamaya.

“Anehnya itu sudah bertahun-tahun tidak ada penanganan konkret,” katanya. (KR-MAK)

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Lebih dari 1.000 Hektare Sawah Terdampak Bencana Pulih, Ketahanan Pangan Makin Terjamin

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Buka Forum Bakohumas 2026, Sekjen ATR/BPN Tekankan Penyamaan Persepsi dalam Implementasi Sertipikat Elektronik

Agraria.today | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria...

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya

Agraria.today | Jakarta - Masyarakat kini bisa memastikan kesesuaian...

Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...

Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...