Hukum AgrariaKeamanan siber ibu kota baru, BSSN: Kami lihat dinamikanya

Keamanan siber ibu kota baru, BSSN: Kami lihat dinamikanya

Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) dan para pelaku industri teknologi sekuriti di Indonesia menyampaikan empat rekomendasi teknologi sekuriti untuk ibu kota baru

Jakarta ((Feed)) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melihat dinamika yang berkembang dalam menyiapkan sistem keamanan dan pertahanan siber di calon ibu kota baru, Kalimantan Timur.

“Tentu, ini kan baru. Kita juga melihat dinamikanya,” kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, usai pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BSSN, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, BSSN pasti akan merencanakan sistem keamanan dan pertahanan siber, sebagai bagian dari lembaga pemerintah atau negara yang menangani itu.

“Kira akan menyesuaikan iramanya nanti dengan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah,” katanya.

Baca juga  Huawei luncurkan Nova 5T yang unggulkan fitur premium

Yang jelas, Hinsa menegaskan BSSN pasti selalu mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota Indonesia, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) dan para pelaku industri teknologi sekuriti di Indonesia menyampaikan empat rekomendasi teknologi sekuriti untuk ibu kota baru.

Pertama, teknologi antipenyadapan dan pencurian data mutlak harus ada dalam sistem keamanan ibu kota baru, khususnya dalam hal pertahanan terhadap celah keamanan (backdoor code).

“Mengingat dengan backdoor code, akses ke CCTV dapat diretas tanpa perlu mengetahui kata sandi sehingga rentan pencurian rekam data denah ruangan maupun aktivitas di infrastruktur strategis,” kata Ketua Umum ATISI, Dr Sanny Suharli.

Baca juga  WNA China ditahan polisi karena edarkan obat ilegal di Tanjungpinang

Kedua, ibu kota baru wajib memiliki sistem pertahanan keamanan siber berlapis, sebagaimana disampaikan Richard Baker, Director of Red Piranha.

Ketiga, Presiden Direktur Professtama Irwandi Salim menyampaikan bahwa idealnya perlu 100 CCTV per 1 kilometer persegi di ibu kota baru.

Keempat, kata CEO Jisung Protech Scottie Kim, perlu ada teknologi face recognition dan artificial intelligence, yang mampu mendeteksi wajah dan mencocokkan dengan database pelaku kejahatan secara akurat.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...