“Karena, KPK tidak sendirian dalam menangani kasus-kasus korupsi tapi ada institusi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang bertanggung jawab dalam melawan tindak pidana korupsi,” kata Bambang di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dalam menangani kasus-kasus megakorupsi, KPK tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus bersinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas yang serupa.
Ia mengatakan pasal-pasal yang akan direvisi itu terbaca bahwa di era digitalisasi sudah semestinya KPK bersinergi dengan institusi lain, karena memperkuat di sini bukan berarti RUU harus dirancang dan dipaksakan untuk membuat KPK menjadi lembaga negara yang superbody.
“Bersinergi juga harus dipahami bahwa suatu upaya pemberantasan korupsi itu agar jalannya tidak sempoyongan dan berjalan sempurna, maka harus dilakukan secara komprehensif,” katanya.
Ia mengatakan usulan DPR untuk melakukan revisi UU KPK harusnya disambut baik. Kini tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju atau tidak.
“Kalau Presiden Jokowi konsisten dalam memperbaiki bangsa ini, idealnya beliau memerintahkan menterinya untuk duduk bersama para anggota DPR membahas RUU KPK,” katanya
KPK merupakan suatu lembaga di hulu yang menyadarkan orang-orang agar tidak berlaku koruptif dan bukan menunggu di hilir untuk menangkapi siapa-siapa yang korupsi.
“Di sini kita jangan berburuk sangka bahwa RUU ini kepentingan siapa, tetapi yang harus dipahami bahwa RUU yang sekarang itu eksistensinya jauh lebih komprehensif dibanding UU KPK yang lahir sebelumnya,” kata Bambang.
Bambang mengatakan revisi UU KPK sekarang jauh lebih komprehensif dibanding UU KPK sebelumnya. Atas dasar itu, RUU KPK yang komprehensif adalah sebuah keharusan demi perbaikan negeri ini ke depan.
“Hemat saya, Bapak Presiden Jokowi agar tidak setengah hati dalam menyikapi persoalan RUU KPK ini. Segera memerintahkan menterinya untuk membahas RUU tersebut bersama DPR untuk segera disahkan,” katanya.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com