Hukum AgrariaKapolri: belum ada rencana penarikan personil TNI-Polri di Papua

Kapolri: belum ada rencana penarikan personil TNI-Polri di Papua

Jayapura ((Feed)) – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, belum ada rencana penarikan personil TNI-Polri yang saat ini ditugaskan di Papua.

“Sampai saat ini belum dipastikan kapan ribuan personil TNI-Polri ditarik,” ujar Kapolri di Jayapura, saat penandatanganan deklarasi kesepakatan damai di Jayapura, Kamis malam.
 
Dikatakannya, penarikan pasukan baru akan dilakukan setelah daerah ini dianggap aman seperti halnya saat pengerahan pasukan ke Jakarta dari berbagai daerah di Indonesia sebanyak 37 ribu personil yang bertugas selama 2,5 bulan.

Pengerahan pasukan itu dilakukan guna menghindari terjadinya konflik yang terjadi makin meluas sehingga situasi terkendali dan masyarakat merasa negara ada di tengah mereka dan adanya jaminan keamanan.

“Bagi yang ingin melakukan kerusuhan berpikir, sambil aparat keamanan melakukan penegakan hukum,” kata Kapolri.

Ia menyatakan rasa syukurnya karena situasi di Papua dan Papua Barat hingga kini relatif terkendali dan aman. “Terima kasih banyak kepada pemda, tokoh-tokoh dari berbagai etnis, tokoh agama yang sudah ikut berkontribusi menjaga keamanan yang sudah ada dan mari kita menjaga keamanan,” kata Tito Karnavian yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.

Baca juga  Bungkam Vittinghus, Jojo mulus ke babak dua Korea Open 2019

Ia mengatakan hingga kini masih memonitor dinamika yang terjadi dan bagaimana peta permasalahan yang ada dan hanya dapat diselesaikan bila ada kebersamaan.

“Tuhan YME menciptakan negara kita dengan penuh keberagaman, suku, agama dan ras, jangan sampai ini menjadi pemecah,” kata Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Penandatanganan deklarasi kesepakatan dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai, ditanda tangani tokoh masyarakat, agama, dan pemuda itu diakhiri dengan tanda tangan Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Adapun isi dari deklarasi adalah : ” kami warga negara kesatuan RI dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan satu (1) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, dua (2) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, tiga (3) sepakat dengan tidak terpengaruh isue-isue yang tidak benar dan empat (4) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua.”

Baca juga  Petugas Rutan Wates kejar dua narapinda yang kabur

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...