Hukum AgrariaPanglima TNI dan Kapolri gelar pertemuan tertutup dengan tokoh Papua

Panglima TNI dan Kapolri gelar pertemuan tertutup dengan tokoh Papua

Jayapura ((Feed)) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Jayapura, Selasa (27/8/) malam melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pertemuan tertutup yang diikuti sekitar 50 orang itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Seusai pertemuan, Kapolri mengatakan, dalam pertemuan tersebut para tokoh agama memberikan saran agar tidak terjadi diskriminasi terhadap orang Papua.

Ia menjelaskan bahwa Undang-undang tentang Diskriminasi sudah ada sehingga bila ada yang melakukan sudah pasti akan dilakukan tindakan pelanggaran hukum, termasuk investigasi di Surabaya juga sudah dilakukan.

“Mahasiswa Papua yang bersekolah di luar diminta bisa menyesuaikan diri dengan budaya lokal setempat, seperti halnya yang masyarakat pendatang yang ada di Papua menghormati budaya setempat,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian.

Baca juga  Kasus korupsi di NTT didominasi pengadaan barang dan jasa

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu juga ada yang menanyakan tentang penambahan personel di Manokwari dan Sorong, padahal personel yang dikerahkan ke wilayah Papua Barat untuk mengamankan pemilihan suara ulang (PSU) yang akan dilaksanakan di Pegunungan Arfak dan Sorong. “Kalau hanya untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan cukup dengan pasukan organik yang ada,” katanya.

Namun bila situasi sudah aman maka pasukan tersebut akan ditarik kembali, kata Tito Karnavian, seraya menjelaskan untuk kasus Nduga itu disebabkan adanya pembantaian terhadap 34 orang karyawan PT.Istaka Karya.

“Ada beberapa kasus yang terjadi di Nduga, namun tidak dilakukan penambahan personel, tapi  dengan terjadinya insiden pembantai terhadap karyawan yang sedang melakukan pembangunan jembatan maka pasukan ditambah untuk mengamankan dan melakukan penegakan hukum,” kata Kapolri.

Menyinggung tentang permintaan penarikan pasukan, Kapolri menegaskan hal itu bisa dilakukan bila ada tokoh yang kredibel yang menjamin keamanan di wilayah tersebut.

Baca juga  Firman ingatkan Panja RUU Pertanahan tidak abaikan hasil Rakor

“Adakah yang bisa menjamin Egianus Kogoya dan kelompoknya tidak melakukan kekerasan?” kata Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian.

Kapolri dan Panglima TNI sebelum berkunjung ke Jayapura terlebih dahulu berkunjung ke Biak dan pada Rabu (28/8) ke Timika.

Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Kapolri dan Panglima TNI membawa tiga mantan petinggi, yaitu dua mantan kapolda, yakni Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Martuani Sormin serta Mayjen TNI George Supit, mantan Pangdam XVII Cenderawasih.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

ADVOKAT KAI GELAR KONGRES DI SURABAYA, PENGACARA SENIOR MAJU JADI CALON PRESIDEN

AGRARIA.TODAY – Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dipimpin oleh Erman Umar, akan melaksanakan Kongres ke IV KAI pada tanggal 30 Mei s/d 31 Mei...

Komnas HAM Soroti Polisi Gunduli 9 Petani Tersangka Pengancaman Proyek IKN

AGRARIA.TODAY – Masalah krusial terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebanyak 9 orang ditangkap polisi buntut dugaan pengancaman terhadap proyek pembangunan Bandara...

MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY MEMINTA TPDI TERUS MENYUARAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KERUSUHAN MEI 1998

AGRARIA.TODAY – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, tadi sore, 31/1/2024, pukul 15.00 WIB menerima Perwakilan ADVOKAT-ADVOKAT TPDI dan PEREKAT NUSANTARA (Petrus...